Minggu, 17 Juli 2016

thumbnail

Pendekatan Untuk Bebaskan Sandera WNI di Filipina

Agen Poker Dalam hukum internasional dikenal sebagai doktrin intervensi kemanusiaan, di mana militer asing atau kekuatan wajib PBB mungkin harus masuk ke wilayah suatu negara berdaulat untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah menghalangi pembunuhan massal.

intervensi kemanusiaan AS di Kosovo dilakukan pada 1990-an.

"Dalam kaitannya dengan penculikan kelompok Abu Sayyaf Warga selama beberapa waktu terakhir, intervensi kemanusiaan dapat digunakan sebagai preseden bagi warga disandera oleh Abu Sayyaf membebaskan," anggota Komisi I DPR, Charlea Honoris di Jakarta, Minggu (2016/07/17), mengatakan pokervvip.

 agen poker

agen domino Untuk menghindari polemik, ia memilih untuk menggunakan terminologi kegiatan pembebasan daripada operasi militer. hukum Filipina tidak memungkinkan pasukan asing yang beroperasi di wilayahnya.

"Namun, saya pikir operasi penyelamatan untuk menyelamatkan orang-orang tidak dilarang. Tidak ada perbedaan dengan operasi penyelamatan yang melibatkan pasukan asing dalam hal bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi," kata Charles.

Bandarq online Dia menambahkan bahwa operasi untuk membebaskan para sandera warga negara harus dilaksanakan segera. Kasus penyanderaan tidak boleh terlalu lama. Pemerintah Indonesia, kata dia, dengan tegas menyatakan tidak akan membayar uang tebusan. Sementara kita tahu penculikan tidak berdasar oleh faktor ideologi, tapi hanya untuk uang.

"Para sandera yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf lebih berbahaya kemudian juga kehidupan para sandera," kata politikus PDI Perjuangan.

Poker online Ia percaya bahwa militer Filipina bisa mendapatkan koordinat lokasi sandera dan penculik. Selain itu, membantu komitmen dari Indonesia dan Malaysia. Sementara sumber-sumber intelijen militer dari negara-negara lain di kawasan itu dapat dimaksimalkan.

"Saya percaya para sandera tidak dapat dilakukan. TNI juga telah berulang kali menyatakan kesediaan mereka dan kemampuan mereka untuk melaksanakan operasi bantuan," katanya.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional terhadap penyanderaan (Konvensi Internasional tentang Taking sandera), Filipina memiliki kewajiban untuk melakukan segala upaya untuk menjamin pembebasan para sandera, termasuk informasi melalui upaya multilateral.

Domino Online "Kami di Komisi I mendukung sepenuhnya upaya untuk melaksanakan operasi untuk membebaskan segala bentuk itu. Ini harus segera dilakukan dan tidak lagi bisa menunggu. Kehidupan Menyimpan sandera akan diberikan prioritas di atas kepentingan politik apapun. ingat, kejahatan akan menang ketika orang baik tidak melakukan apa pun, "kata anggota Majelis Nasional pemilih Jakarta.

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About